Hindari Tabrak Lari Karena Ada Aturan dan Sanksi Hukum, Jangan Lupa Patuhi Kewajiban Pelaku Kecelakaan di Jalan

Aturan dan Sanksi Hukum Tabrak Lari di Jalan

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan kecelakaan dengan modus tabrak lari dikelompokkan dalam pasal 316, yakni sebuah kejahatan. Ketentuan pidana dalam kecelakaan dengan modus tabrak lari, dapat dikenakan Pasal 312 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ dengan ancaman penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000.

Pelaku tabrak lari bisa dikenakan sanksi lebih berat. Pasal 312 dapat dikenakan sebagai sanksi pemberat atau dikenakan pasal berlapis sesuai ketentuan Pidana yang diatur salam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tergantung dari akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut.

Nantinya, pelaku tabrak lari juga bisa dicabut SIM-nya. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan sistem pemberian poin untuk pemegang SIM. Pelaku tabrak lari akan mendapat poin paling tinggi.

Kendaraan Bisa Diblokir Polisi

Tabrak lari tidak hanya diganjar pencabutan SIM seumur hidup. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, kendaraan yang digunakan pelaku tabrak lari bisa diblokir. Hal itu terkait dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

Disebutkan dalam Pasal 87 ayat 5, permintaan pemblokiran data STNK untuk kepentingan penegkan hukum pelanggaran lalu lintas diajukan oleh penidak lalu lintas. Salah satunya, kendaraan bermotor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri bisa dilakukan pemblokiran data STNK.

Kewajiban Pelaku Kecelakaan di Jalan

Untuk menghindari sanksi berat, sebenarnya sudah diatur apa yang harus dilakukan pengendara jika terlibat kecelakaan. Diharapkan setiap pengguna jalan yang terlibat dalam kecelakanan dengan modus tabrak lari harus paham dan mengerti tentang kewajiban apa yang harus dilaksanakan.

Dalam pasal 231 Undang-Undang No 22 tahun 2009 disebutkan:

(1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib:

a. menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.

b. memberikan pertolongan kepada korban.

c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara RI yang terdekat.

d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

(2) Pengemudi kendaraan bermotor yang keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara RI terdekat.